"Jadi kedatangan kami kemari sebenarnya ingin menanyakan mengapa DPRD dan Bupati Asahan ini sepakat adanya perehaban rumah dinas ini memakai uang rakyat. Kami juga sudah kumpulkan uang koin dari masyarakat untuk membantu biaya rehab rumah dinas itu," kata Sekretaris IMM Asahan Khairul Syukri Harahap.
Mahasiswa menilai keberadaan rumah dinas Bupati Asahan saat ini masih layak dan tidak menjadi prioritas kebutuhan rakyat di tengah pandemi.
Baca Juga:
Viral Ancam 'Piting' Pendemo Rempang, Panglima TNI Minta Maaf
"Lagi pula tahun lalu sudah ada penganggaran rehab rumah dinas juga Rp 600 juta. Jadi yang tahun ini Rp 2,2 miliar untuk rehab atau bangun istana?" katanya.
Aksi serupa sebenarnya pernah dilakukan mahasiswa pada (31/1) lalu di kantor Bupati Asahan. Mahasiswa saat itu diterima oleh asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhilli Lubis.
"Akan kami sampaikan dilaporkan langsung ke Pak Bupati," kata Muhilli saat menerima aksi.
Baca Juga:
Ricuh, Kaca Kantor Arema FC Pecah Dilempari Pendemo
Hingga sampai ini, belum ada komentar Bupati Asahan terkait tuntutan mahasiswa yang meminta pembatalan rumah dinas tersebut.[zbr]
