BerampuNews.id | Mahasiswa di Asahan, Sumatera Utara (Sumut), melakukan unjuk rasa dengan memblokir Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di depan kantor DPRD Asahan.
Mereka menolak renovasi rumah dinas Bupati Asahan. Aksi dilakukan bertepatan dengan rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Asahan dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Asahan ke-76, Selasa (15/3/2022). Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta pembatalan renovasi rumah dinas Bupati senilai Rp 2,2 miliar.
Baca Juga:
Viral Ancam 'Piting' Pendemo Rempang, Panglima TNI Minta Maaf
Mahasiswa berorasi menyampaikan aspirasinya di luar pagar kantor DPRD Asahan. Massa aksi tak dibolehkan masuk ke gedung DPRD.
Merasa diabaikan, mahasiswa kemudian mencari perhatian dengan melakukan blokir Jalan Lintas Sumatera. Akibatnya, terjadi kemacetan panjang sementara pengguna jalan.
"Kami sudah setengah jam aksi di sini tapi tak diberi masuk. Tak ada yang menerima aksi kami. Mohon izin, kami blokir sementara jalan ini," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Asahan Yogi Ginting dalam aksinya.
Baca Juga:
Ricuh, Kaca Kantor Arema FC Pecah Dilempari Pendemo
Yogi mengatakan aksi ini meminta pembatalan rencana renovasi rumah dinas Bupati Asahan. Dia menyebut tuntutan ini sudah beberapa kali dilakukan namun tak pernah ditanggapi oleh pejabat terkait.
Aksi blokir jalan tersebut berlangsung selama kurang-lebih 15 menit. Mahasiswa memarkirkan sepeda motornya di tengah jalan sehingga mengakibatkan antrean panjang kendaraan.
Massa aksi dan polisi sempat bersitegang. Pendemo akhirnya mengalah dan membuka jalan.
"Jadi kedatangan kami kemari sebenarnya ingin menanyakan mengapa DPRD dan Bupati Asahan ini sepakat adanya perehaban rumah dinas ini memakai uang rakyat. Kami juga sudah kumpulkan uang koin dari masyarakat untuk membantu biaya rehab rumah dinas itu," kata Sekretaris IMM Asahan Khairul Syukri Harahap.
Mahasiswa menilai keberadaan rumah dinas Bupati Asahan saat ini masih layak dan tidak menjadi prioritas kebutuhan rakyat di tengah pandemi.
"Lagi pula tahun lalu sudah ada penganggaran rehab rumah dinas juga Rp 600 juta. Jadi yang tahun ini Rp 2,2 miliar untuk rehab atau bangun istana?" katanya.
Aksi serupa sebenarnya pernah dilakukan mahasiswa pada (31/1) lalu di kantor Bupati Asahan. Mahasiswa saat itu diterima oleh asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhilli Lubis.
"Akan kami sampaikan dilaporkan langsung ke Pak Bupati," kata Muhilli saat menerima aksi.
Hingga sampai ini, belum ada komentar Bupati Asahan terkait tuntutan mahasiswa yang meminta pembatalan rumah dinas tersebut.[zbr]
