WahanaNews-Berampu | Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Franc Bernhard Tumanggor menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI di kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (27/9/2022).
Franc hadir dalam pertemuan itu bersama seluruh Bupati/Walikota se-Sumut, untuk membahas evaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021 lalu, serta progres pendataan tenaga honorer di lingkungan Pemprov dan Kabupaten/Kota se-Sumut.
Baca Juga:
Cerita Inspiratif Mila Karmilah, Penerima Manfaat PKH Kemensos
Pada kesempatan itu, dihadapan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Franc memaparkan kondisi kepegawaian dan SDM di Pemkab Pakpak Bharat serta berbagai kebutuhan SDM di lingkungan Pemkab pada masa datang.
"Terus terang bahwa keterbatasan sumber daya manusia ini menjadi salah satu masalah utama kami saat ini. Dari segala sisi, sebenarnya baik dalam mutu dan juga kualitas, keterbatasan SDM ini mau tidak mau juga mempengaruhi kemampuan kami dalam membangun daerah," kata Franc.
Sementara Ahmad Doli, berjanji akan berupaya mengakomodir hasil pertemuan hari itu dengan pemerintah pusat.
Baca Juga:
Kementan Paparkan Tata Cara Pendaftaran dan Kriteria Jadi Anggota Brigade Swasembada Pangan
"Komisi II DPR RI akan terus mendorong pemerintah menyusun peta jalan atau roadmap penyelesaian masalah sebelum menghapus tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang," katanya.
Ditambahkan, saat ini DPR RI tengah berupaya membentuk Panitia Khusus (Pansus) lintas komisi untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer dimaksud. Komisi itu, mulai dari Komisi II, IV, VIII, IX hingga X.
"Kita mendorong adanya roadmap yang harus disusun oleh pemerintah dalam rangka menyeselaikan semua masalah yang terkait dengan tenaga honorer," kata Ahmad.
