WahanaNews-Berampu | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pakpak Bharat, Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di aula Bale Sada Arih, kantor Bupati Pakpak Bharat, Rabu (14/9/2022).
Keterangan Diskominfo Pakpak Bharat, rakor itu digelar guna mencari solusi konkrit dalam upaya menahan dan menurunkan laju inflasi di Pakpak Bharat.
Baca Juga:
Netanyahu Resmi Jadi Buronan Setelah ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan
Rakor diisi dengan pemaparan dari beberapa pihak terkait. Diantaranya, Marupa Hasilowaty Situmorang, fungsional Statistisi Ahli Muda Kantor Badan Pusat Statistik Pakpak Bharat, menjelaskan analisa inflasi terkini, jenis inflasi, penyebab, dampak, serta manfaat dari penghitngan inflasi.
Dia juga menyampaikan satu rekomendasi dalam menekan laju inflasi, yakni dengan memperbaiki jalur distribusi barang. Pemerintah harus tegas menindak pelaku usaha yang menaikkan harga barang diluar ketentuan.
Dalam rakor itu terungkap empat komoditi utama yang mempengaruhi inflasi di Pakpak Bharat yakni cabe merah biasa, bawang merah lokal, bawang putih dan cabe rawit hijau.
Baca Juga:
Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, Kasus Masih dalam Penyelidikan
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteran rakyat pada Sekretariat Daerah Pakpak Bharat, Maston Manik dalam paparannya.
"Kami juga mendapati bahwa inflasi ini mulai berdampak pada system pertanian kita diantaranya adanya kenaikan harga pupuk dan obat-obatan serta alat-alat pertanian," kata Maston.
Sementara Kapolres Pakpak Bharat AKBP Rocky H Marpaung berpendapat bahwa inflasi harus ditangani dengan serius karena akan berdampak serius pada masyarakat luas.
"Yang paling penting adalah adanya sebuah action plan yang konkrit, cari tau segera masalahnya. Data harus valid. Analisa setiap informasi dan laporkan terus secara berkala, ini harus," katanya.
Adapun Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor melalui Sekretaris Daerah Jalan Berutu, dalam rakor itu menyampaikan enam butir rekomendasi pengendalian inflasi.
Pertama, mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat membeli produk bahan pangan yang berbasis lokal khususnya beras dan produk-produk bahan pangan lainnya.
Mengupayakan pengendalian inflasi melalui APBD dan APBDes untuk melakukan pasar murah di setiap Desa, Kecamatan maupun di Kabupaten.
Kemudian, memberdayakan pengusaha lokal dengan cara membeli produk lokal yang ada di Kabupaten Pakpak Barat.
Melakukan tindakan percepatan penyerapan anggaran di masing-masing OPD.
Menghimbau dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penanaman produk holtikultura terutama cabe di sekitar lingkungan permukiman maupun kebun.
Melakukan efisiensi dalam penggunaan BBM kendaraan dinas operasional perkantoran khususnya bagi ASN yang menggunakan kendaraan dinas.
Ditambahkan, upaya menahan dan mengurangi laju inflasi, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah, membantu dan berjibaku menghambat dan menahan serta mengurangi laju inflasi secara nasional.
Presiden juga telah mengijinkan penggunaan APBD sebesar 2 persen untuk menahan laju inflasi pasca kenaikan harga BBM. [gbe]
